Pelabelan kadrun: membungkam pengkritik rezim & memicu konflik sara

tirto.id - Sejak Pilkada Jakarta 2017 sampai Pilpres 2019, politik identitas menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan paslon. Boleh saja sebutan cebong-kampret hilang, tapi

perang di media sosial berlanjut dengan satu istilah populer: kadal gurun alias kadrun.__ Polarisasi dan pelabelan semacam ini tidak main-main. Pada Pilpres 2019 lalu, beda dukungan politik

di media sosial itu pernah berujung kepada duel jalanan. Hasilnya, salah satu berakhir di penjara, satunya lagi berakhir meninggal dunia. Jika dahulu konflik terjadi antara cebong-kampret,

kini pendukung Joko Widodo yang sering dianggap “cebong” punya musuh lain, yaitu "kadrun". DISEBARKAN INFLUENCER PRO-JOKOWI __ Lebih dari satu dasawarsa lalu Ade Armando lebih

berfokus mendidik generasi muda sebagai dosen di FISIP Universitas Indonesia. Namun, sejak 2016-2017, hidupnya berubah. Setelah mendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dan kemudian Joko

Widodo, sekarang, selain dosen, Ade juga terkenal sebagai pendukung dan _influencer_ pro-Jokowi. Pada 2016 BTP dituduh sebagai “penista agama”, lalu dipenjara karena tuduhan itu. Ade adalah

salah satu pembela setia BTP. Kala itu Ade justru mendorong agar orang-orang yang menuding BTP sebagai penista agama untuk dipidana. Momen inilah yang kemudian mengubah popularitas Ade. Ia

mengaku namanya menjadi lebih terkenal dan unggahannya di Facebook__lebih banyak dibaca orang. Menjelang Pilpres 2019, kegiatan membangun narasi dan kampanye di media sosial menjadi agenda

rutin Ade. Meski tidak masuk dalam tim kampanye Jokowi, Ade memandang mantan Wali Kota Solo itu sebagai sosok penyelamat Indonesia. Di media sosial, Ade mulai banyak mengunggah meme__berisi

sentilan soal Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan para pendukungnya. Setelah Pilpres 2019, Ade diajak bergabung ke CokroTV oleh Nong Darol Mahmada, istri dari kader Partai Solidaritas

Indonesia (PSI) Guntur Romli. PSI adalah salah satu pendukung paslon Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Dalam sebagian besar unggahan di YouTube, CokroTV selalu mendukung Jokowi dan

cenderung menyudutkan Gubernur DKI Anies Baswedan dan pelbagai pihak yang diidentifikasi sebagai kadrun. Ada beberapa tokoh yang memang sempat melontarkan kritik kepada pemerintahan

Jokowi-Ma’ruf. Misalnya saja Akhmad Sahal dan Faisal Basri. Namun jumlah itu tak sebanding dengan unggahan pujian pada Jokowi, menyudutkan Anies, atau melabeli kadrun pada kelompok tertentu.

Di Cokro TV, dalam satu bulan terakhir, kritik kepada Jokowi hanya mengalir sekitar 2-3 unggahan, sedangkan mengkritik Anies atau memuji Jokowi ada lebih dari 10 video. Ketika bergabung

dengan CokroTV, Ade mengaku sudah saling kenal satu sama lain sebagai pendukung Jokowi. Atas kesamaan visi mendukung ide Jokowi dan pemerintahannya ke depan itulah Ade tertarik untuk mengisi

acara di CokroTV. “Yang kita perjuangkan adalah ide, bukan orangnya ya. Tapi visi itu memang tidak tertulis. Semangat itu ada,” kata Ade kepada _Tirto_, Selasa (11/8/2020). Ade memang

mengaku tidak terlibat dalam gerakan-gerakan buzzer Jokowi. Selama ini dia selalu bergerilya sendirian mendukung Jokowi atas dasar kesadaran pribadi. Ketika mengiyakan ajakan CokroTV, Ade

hanya berlandaskan bahwa dirinya punya visi yang sama yaitu mendukung pemerintahan Jokowi. Baginya, Jokowi adalah sosok idaman yang tidak mengandalkan agama sebagai alat politik dan

menyudutkan kadrun sama halnya dengan usaha menghapus politik identitas di Indonesia. Selama membuat konten YouTube, tidak ada pengarahan dari Nong ataupun Denny Siregar dan Eko Kuntadhi

meskipun sama-sama mengisi acara di CokroTV. Penggunaan kadrun pun menjadi "tren" begitu saja tanpa ada diskusi atau kesepakatan bersama. Ade tak merasa dukungannya kepada Jokowi

dengan melabeli kelompok lain sebagai kadrun justru bisa memperpanjang politik identitas itu sendiri. "Nggak. Istilah itu kan kita pakai untuk mem-_branding _kalangan anti keberagaman

dan kaum radikal saja. Kalau mereka marah ya tujuannya memang untuk meledek. Narasi yang mereka gunakan kan lebih kasar," kata Ade kepada _Tirto_, Selasa (11/8/2020). Nong Darol Mahmada

selaku pendiri CokroTV bersama Akhmad Sahal dan Denny Siregar mengaku tujuan awal mereka adalah mendukung kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Setelah kontestasi berakhir,

upaya menghadirkan media alternatif ini, menurut Nong, adalah demi dukungan terhadap program-program Jokowi-Ma’ruf lima tahun ke depan. “Memang iya, kita-kita yang di CokroTV memang

pendukung Jokowi. Tapi kita itu dukungnya yang bagus. Kita disuruh memilih dalam pilpres itu kan yang baik. Dan yang kita lihat yang baik ada di Pak Jokowi. Semua yang ada di CokroTV itu

pendukung Jokowi,” tegas Nong kepada _Tirto,_ Kamis (13/8/2020). Alasan lain adalah untuk mengadakan narasi perlawanan terhadap kelompok yang radikal atau intoleran. Nong mendefinisikan

kondisi perlawanan terhadap kelompok tersebut sebagai “perang.” Namun sama seperti Ade, Nong menolak jika dikatakan pelabelan “kadrun” justru berpotensi memperpanjang konflik SARA. Nong

justru menganggap dengan pelabelan ini masyarakat bisa mengidentifikasi kelompok radikal tersebut. “Mungkin justru ini keberhasilan,” kata Nong kepada _Tirto._ Istilah cebong berasal sejak

2015-2016. Nama anakan kodok itu disematkan kepada pendukung Joko Widodo. Ada beberapa versi kemunculannya. Ada yang menyebut karena Jokowi melepas kodok di Istana Bogor. Versi lain menyebut

karena Jokowi senang memelihara kodok sejak menjadi Wali Kota Solo. Sebutan kampret muncul dengan berbagai versi pula. Salah satunya karena koordinator demo Prabowo Subianto meneriakkan

“kampret” pada 2014. Lainnya karena Koalisi Merah Putih (KMP) yang dipelesetkan menjadi kampret. Seiring waktu, istilah itu terus berkembang mulai cebong-togog-BuzzeRp atau kampret-sobat

gurun-sobat Miramar. Namun yang paling bertahan dan populer sampai sekarang adalah kadrun. Dalam satu bulan terakhir saja, berdasarkan perhitungan Ismail Fahmi dari Drone Emprit, istilah

cebong sudah menurun hingga 49.405 cuitan dan kampret sebanyak 71.313 cuitan. Namun istilah kadrun dicuitkan sebanyak 155.374 kali. Selain Ade, yang banyak menggunakan istilah kadrun adalah

Denny Siregar. Sepanjang 2019-2020, Denny berhasil menjadi _top influencer _istilah kadrun. Data dari Drone Emprit menunjukkan jumlah _retweet _dan balasan soal cuitan kadrun itu mencapai

27.258. Denny terkenal sebagai pendukung setia Jokowi yang dengan pengikut Twitter terbesar 841 ribu akun. Ia bahkan kerap disebut sebagai buzzer Jokowi. Berbeda dengan _influencer _yang

terbiasa hanya mempromosikan produk atau isu tertentu dalam satu waktu, buzzer secara intens dan konsisten mengulang-ngulang promosi dan isu yang serupa. Dalam salah satu foto pertemuan

orang-orang yang diduga sebagai buzzer Jokowi itu, Denny ada di antaranya. Denny tidak mengelak jika istilah kadrun ini memang menyasar menyasar kelompok yang menggunakan agama Islam untuk

kepentingan politik. “Siapapun mereka yang beragama Islam baik itu perorangan/kelompok yang tidak moderat, intoleran, dan khususnya memainkan politik agama demi tujuannya,” kata Denny kepada

_T__irto, _Rabu (5/8/2020). Bila definisinya seperti itu, Jokowi yang merangkul Ma’ruf Amin dari Nahdlatul Ulama sebenarnya berkemungkinan teridentifikasi sebagai kadrun, tapi Denny tidak

menilainya demikian. Denny mengklaim gerakan memopulerkan istilah kadrun ini bukanlah gerakan sistematis. Sama seperti Ade atau Eko Kuntadhi, menurutnya penggunaan itu “mengalir saja di

media sosial sebagai gerakan perlawanan.” “Istilah kadrun itu jadi populer karena orang-orang Islam seperti saya ingin melepaskan diri dari mereka (yang memanfaatkan agama untuk kepentingan

politik),” tambah Denny. Satu yang Denny dan Ade mungkin tidak pikirkan: penyematan julukan yang mendemonisasi macam itu justru berpotensi menambah panjang konflik SARA dan politik

identitas. BAHAYA LATEN PELABELAN Geoff Wood seperti dikutip Rosalind Eyben dan Joy Moncrieffe dalam_The Power of Labelling: How People Categorized and Why It Matters_ (2007) memaparkan

tujuan dari pelabelan adalah menyederhanakan kompleksitas sesuatu. Tujuan lain adalah untuk mengidentifikasi seseorang atau kelompok dengan perilaku menyimpang. Dampak dari pelabelan bisa

membentuk stigma pada satu orang atau kelompok tergantung dari respons masyarakat yang membentuk pelabelan itu sendiri. Terkadang stigma yang terbentuk tidak selalu positif. Pelabelan ini

yang juga terjadi dalam politik untuk kepentingan tertentu. Di Amerika Serikat, misalnya, calon presiden Hillary Clinton pernah melabeli beberapa pendukung pesaingnya, Donald Trump, dengan

sebutan “sekeranjang orang yang menyedihkan.” Ucapan itu untuk menyederhanakan pendukung Trump yang menurutnya rasis, anti-Semit, dan xenofobia. Akibatnya justru kontraproduktif. Di media

sosial, Clinton mendapat banyak kecaman daripada pujian. Beberapa hari setelahnya, dia mengaku menyesal atas pernyataan itu. Dengan melabeli seseorang menyimpang, maka stigma yang terbentuk

kepada orang atau kelompok tersebut adalah penyimpangan. Ini pula yang hendak dicapai Denny dengan melabeli kelompok tertentu dengan sebutan kadrun. Apapun yang dilontarkan oleh mereka yang

dianggap sebagai kadrun maka oleh Denny, teman-teman, serta pengikutnya akan dianggap sebagai sebuah kesalahan atau penyimpangan. Dalam beberapa kasus, dampak pelabelan bisa lebih parah dan

menyasar kesehatan mental mereka yang mendapat pelabelan. Selain merasa tak dihargai, korban juga merasa didiskriminasi dan menguatkan perasaan ditolak oleh masyarakat. Mereka juga cenderung

mengisolasi diri dan tidak berani bergaul dengan banyak orang. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidowi menilai pelabelan sebenarnya boleh saja jika

memang artinya baik. Apapun penjelasan Denny, baik kadrun maupun cebong, bagi Masduki adalah pelabelan yang bermakna buruk. Julukan itu justru mengarah kepada sikap sinis dan penghinaan.

“Jadi dua-duanya itu harus dihilangkan,” kata Masduki kepada _Tirto, _Rabu (5/8/2020)_. _ Masduki juga bingung mengapa pelabelan terkait politik itu masih saja dipertahankan kendati kedua

kubu yang berkontestasi di Pilpres 2019 sudah berdamai. Tandanya adalah Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Jokowi. Masduki menganggap pihak-pihak yang masih meneruskan

sebutan kadrun ataupun cebong memang sengaja ingin menciptakan polarisasi di kalangan akar rumput. “Perlu langkah-langkah supaya _grass root _itu tenang. Jangan diobok-obok lagi. Ini ada

kemungkinan mau diobok-obok lagi untuk kepentingan (pilpres) 2024 nanti. Diciptakan lagi musuh bersama,” tambah Masduki. Masduki mengerti bahwa sebutan itu memang tidak bermaksud menyinggung

agama Islam. Namun pelabelan seperti itu justru kontraproduktif bagi kerukunan umat beragama. Belum tentu umat Islam di akar rumput paham seperti dirinya dan menambah potensi bentrok

antarumat beragama: Islam dengan bukan Islam. Jika hendak membangun narasi untuk kepentingan politik, Masduki berharap tidak ada yang menciptakan pelabelan bernuansa SARA. “Kampanye itu

jangan mempolarisasi masyarakat,” tegasnya. Sedangkan Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin merasa sebutan itu memang bisa menyinggung agama Islam. Meski hanya ramai di

media sosial, pernyataan itu berdampak buruk bagi kehidupan beragama di Indonesia. “Memang tujuannya ingin mengadu domba lewat unsur SARA. Ada yang sengaja menggunakan kata-kata itu atau ada

juga yang sekadar ikut-ikutan,” kata Novel kepada _Tirto,_ Selasa (4/8/2020). Novel tidak bisa berbuat banyak terhadap narasi yang beredar di media sosial terkait sebutan kadrun. Namun

menurut dia, pemerintah seharusnya bisa membungkam narasi tersebut daripada sekadar membiarkan begitu saja. Jika tidak, maka masyarakat akan terbelah dan lagi-lagi akibat politik identitas

berdasar agama belaka. “Kalau pemerintah jeli, mereka bisa melihat ini berdampak kepada rusaknya rasa persatuan dan pemerintah harus menertibkan pengkotak-kotakan yang justru merugikan,”

ucapnya lagi. Denny sempat menyatakan upaya pelabelan ini sesungguhnya agar umat Islam seperti dirinya bisa lepas dari politik identitas yang mengatasnamakan umat Islam. Denny tidak berpikir

jika pelabelan ini berkemungkinan memperpanjang konflik SARA di Indonesia, tapi justru sebaliknya. “Yang bikin SARA ya mereka (kadrun), mengatasnamakan agama untuk merusak kebangsaan,”

tuding Denny. SALAH FOKUS PELABELAN KADRUN Peneliti Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, memandang istilah kadrun lebih banyak digunakan akun-akun media sosial yang mendukung

Jokowi pada Pilpres 2019. Setelah istilah kampret perlahan-lahan hilang, istilah kadrun menjadi sangat populer. “Kadrun banyak dipakai buzzer yang pro-pemerintah terhadap siapapun yang

mengkritik pemerintah. Siapapun bisa dibilang kadrun. Saya pun pernah dibilang kadrun. Ini _labelling_,” kata Ismail kepada _Tirto,_ Selasa (11/8/2020). Dalam beberapa isu, termasuk yang

berkaitan dengan agama Islam, maka buzzer yang mendukung Jokowi biasanya akan menyebut kadrun sebagai biang kerok. Misalnya saja isu “klepon tidak islami” yang tidak jelas penyebarnya. Isu

itu menjadi bola liar di mana “kadrun” dituduh oleh kelompok pendukung Jokowi seperti Denny Siregar menjadi penyebarnya. Justru bagi Ismail, orang-orang yang meramaikan masalah klepon itu

termasuk mengkapitalisasi politik identitas. Ismail memandang jika terus seperti ini maka isu terkait politik identitas masih akan bertahan. Sejauh ini, tren di media sosial masih memakai

isu agama untuk menyerang kelompok tertentu. Tidak heran, pada Pilkada 2020 ataupun Pilpres 2024 isu SARA akan kembali digunakan oleh kubu manapun. “Karena itu, kan paling murah,” ucapnya

lagi. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyatakan ada bahaya lain selain isu SARA, yakni terbungkamnya kritik publik. Sejauh ini, sebagian kritik kepada

pemerintah selalu ditutup dengan pelabelan kadrun. Siapapun yang mengkritik pemerintah, tanpa memandang latar belakangnya, maka buzzer akan melabelinya sebagai kadrun. “Stigma itu merembet

pada diskriminasi,” kata Asfin kepada _Tirto,_ Senin (10/8/2020). “Ini membuat kritik menjadi tidak bernilai.” Asfin berharap pemerintah tidak tinggal diam terhadap fenomena ini.

Bagaimanapun ini tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kritik di ruang publik tetap berkualitas serta menghindarkan proses demokrasi hanya berkutat pada masalah agama, alih-alih

membicarakan program kerja. “Presiden, kan, kepala negara dan kepala pemerintahan. Dia harus memberi pernyataan yang jelas dan tegas soal ini bahwa jangan juga melabeli kritik atau melabeli

pengkritik dengan hal-hal yang justru bisa memecah belah Indonesia,” tegas Alfin. Sayang harapan itu mungkin tak akan terwujud dalam waktu dekat. Kelompok yang menggunakan agama untuk

kepentingan politik memang ada, tapi penyalahgunaan pelabelan ini justru mengabadikannya di balik kepentingan politis lainnya. Denny Siregar mengaku bahwa pelabelan ini tak pernah lepas dari

kepentingan politik praktis. Siapapun yang diusung oleh pihak yang disebut Denny sebagai “kadrun” maka ia akan terus menyebarkan pelabelan tersebut. “Ke manapun kadrun berpihak, maka kita

pasti ada di seberangnya,” kata Denny. ========== _Artikel ini telah mengalami perubahan pada Jumat (14/8/2020) pukul 14.50 WIB berupa penambahan beberapa kutipan narasumber dan data yang

relevan. _